 |
| Bupati Landak Karolin Margret Natasa. |
Landak, Kalbar — Pemerintah Kabupaten Landak sedang mengunci satu prioritas untuk dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada 2026, yakni infrastruktur. Jalan dan jembatan jadi titik tekan. Alasannya sederhana, kalau akses putus, logistik semakin sulit, harga ikut bergejolak, dan warga yang pertama merasakan dampaknya.
Sikap itu disampaikan Bupati Landak Karolin Margret Natasa setelah menghadiri Rapat Koordinasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP/CSR) di Hotel Grand Landak, Kamis (5/3/2026). Sejumlah pelaku usaha hadir. Ada yang skala besar, ada yang menengah. Semua beroperasi di Landak.
Karolin bilang, pemerintah daerah tak ingin CSR sekadar “kegiatan baik” yang putus-putus, tanpa arah, atau hanya berhenti di bantuan yang cepat habis. Ia meminta perusahaan menaruh perhatian pada kebutuhan yang paling terasa di lapangan.
 |
| Bupati Landak Karolin Margret Natasa. |
“Berdasarkan evaluasi, kami mengambil prioritas tahun 2026 ini pada penanganan infrastruktur. Mengingat banyak fasilitas kita yang memerlukan penanganan mendesak,” ujar Karolin.
Menurut dia, pilihan itu juga tak bisa dilepaskan dari kondisi anggaran daerah. Ruang fiskal terbatas, sementara kebutuhan perbaikan infrastruktur terus datang dari banyak titik. Ada ruas jalan yang mulai rusak, ada jembatan yang perlu penanganan, dan ada akses yang jika dibiarkan akan menyulitkan aktivitas ekonomi harian.
Di situlah ia berharap program CSR bisa menjadi penopang. Bukan menggantikan kewajiban pemerintah, tapi membantu menutup celah yang belum tertangani.
“Kami berharap bisa bersinergi dengan CSR agar mereka memperhatikan fasilitas seperti infrastruktur, sehingga distribusi logistik dan produk-produk kita tidak terganggu,” kata Karolin.
Ia menekankan, kelancaran distribusi bukan urusan pedagang saja. Jalur logistik yang aman dan lancar memengaruhi banyak hal: pasokan kebutuhan pokok, biaya angkut, hingga harga di pasar. “Kalau akses lancar, orang bergerak, barang bergerak, ekonomi ikut bergerak,” ujarnya.
Karolin juga menyinggung soal tata kelola. Ia meminta perusahaan menyusun rencana CSR lebih rapi, mulai dari apa programnya, lokasinya di mana, targetnya apa, dan bagaimana dampaknya diukur.
Pemerintah daerah, katanya, siap mendampingi agar program tidak berjalan sendiri-sendiri dan tidak bertabrakan dengan agenda pembangunan daerah.
 |
| Rapat Koordinasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP/CSR) di Hotel Grand Landak, Kamis (5/3/2026). |
“Pengawasannya akan kita perketat lagi agar sungguh-sungguh sesuai dengan rencana dan prioritas daerah,” ujar Karolin.
Lewat forum ini, Pemkab Landak ingin CSR bergerak lebih terarah. Pemerintah berharap tidak ada lagi program yang tumpang tindih, antara perusahaan, maupun antara CSR dan program pemerintah.
“Ujungnya, manfaatnya terasa, bukan hanya di laporan, tetapi di jalan-jalan yang kembali bisa dilalui dengan aman oleh masyarakat Landak,” tutup Karolin. (*)